Pontianak, LIBAPAN – SIAP REALISASI KAN LAPORAN KE : “KPK DAN PRESIDEN RI JEND.H.PRABOWO SUBIANTO”
(*Tidak Pandang Bulu, Menyidiki Sebuah KORUPSI Harus di BUAT JERA & di Miskin KAN.. YA… KAN!!!) se-kelas tikus saja dihabisi, Apalagi se-kelas JAKSA?…(13/3/2025)

” Bentuknya, ada yang mengerjakan langsung atau minta fee tiap proyek termasuk setoran selaku pendamping. Meskipun pekerjaan bermasalah, kontraktor dan Pokja tetap lolos dari jeratan hukum. Sementara BPK kuatir Lakukan audit.

Kajagung baru sebatas janji. Masyarakat teriak, LIBAPAN siap bongkar proyek Jaksa Kotor termasuk Lapor KPK dan Presiden.

setelah membongkar kasus gratifikasi yang proses hukumnya sampai sekarang tidak jelas, kini LIBAPAN Kalbar kembali akan membuka modus oknum Jaksa kotor main (silid), selaku pendamping yang ikut project dijadikan mainan.

Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara RI Provinsi Kalimantan Barat mengatakan pihaknya saat ini sedang merampungkan hasil investigasi berupa laporan dari masayarakat terkait oknum jaksa nakal yang diketahui ikut bermain proyek di Kalimantan Barat.

” Beberapa temuan, baik dari hasil laporan masyarakat maupun data pendukung lainnya yang sudah kami inventarisir ini, awalnya berangkat dari sikap dan ucapan tegas Kepala Kejaksaan Agung, Burhanuddin ST yang sempat viral dengan komitmennya akan menindak oknum-oknum jaksa bermasalah.

Jadi kita disini merasa terpanggil, ” ujar Stevanus Febyan Babaro :
Ia berharap statement Kajagung yang mengancam akan menindak tegas oknum JAKSA pemain project lewat sanksi internal maupun pidana, tidak hanya sekedar pepesan kosong atau lips service belaka, mengingat rasa panik oleh banyaknya fakta yang terungkap mengenai oknum jaksa nakal belakangan ini.

Sebagai Kepala Lembaga Advokasi, ia merasa miris karena pada akhirnya mereka harus menerima informasi bahkan tempat pengaduan masyarakat terkait keterlibatan oknum-oknum penegak hukum yang sudah sangat keluar koridor. ”

Terkadang kami sedikit heran kenapa masyarakat justru lebih percaya melaporkan wujud penyimpangan ke kita ketimbang para APH yang dibekali gaji dan duit tunjangan jabatan. Ini ada apa, ” tanyanya bingung.

Febyan menyebutkan, di Kalbar sudah terlalu banyak oknum jaksa nakal yang merajalela. Dalihnya memberantas korupsi tetapi malah mereka yang diduga pelaku utama dengan menggunakan tangan orang lain walau pada akhirnya keciuman. Data dari masyarakat menunjukan fakta mengejutkan, proyek tidak selesai, BPK enggan melakukan audit dan para pelaku berhasil lolos dari jeratan hukum.

” Data yang kami peroleh semuanya terkait dan terhubung dengan orang-orang tersebut. Rata-rata pekerjaan yang diduga ditangani oknum jaksa tidak sesuai spek bin bermasalah dan lolos dari jeratan hukum. Bentuknya beragam, ada yang langsung mengerjakan proyek tertentu, minta fee tiap proyek maupun setoran dari modus pendampingan atau pengawasan, “lugas nya detail.

Terhadap Kondisi itu, Febyan menghimbau sekaligus mengajak masyarakat luas untuk bekerjasama bahu-membahu menyelesaikan permasalahan fundamental seperti ini dan jangan takut melapor demi penindakan hukum yang tegas dan berkeadilan. ”

Ayo kita sama sama menyelesaikan persoalan ini.

Sekiranya masyarakat ada yang mengetahui atau memiliki info terhadap proyek yang digaraf oknum jaksa, segera lapor kami, data dan identitas tetap dirahasiakan.

Ketika hukum dipermainkan, semua sektor dan lini kehidupan bakal kacau dan dampak negatifnya cukup terasa, ” paparnya

LIBAPAN menegaskan soal prosesi prosedural tahapan laporan dari masyarakat, juga ; segera akan kami bawa gemilang berita ini ke Kajagung, KPK termasuk Presiden Prabowo Subianto. ” Untuk dapat menumpas roda korupsi tersebut.

Jadi segala bentuk temuan pasti kita laporkan agar mereka berbenah, terutama untuk penegakan hukum yang proposional dan profesional sesuai konsep ASTACITA, visi misinya Presiden RI, ” tekan Febyan. ( S Pram)

Red©13/3/2025/info@BG/Pontianak/Kalimantan – JST-NEWS