Jawa Tengah – Istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai “beban negara” kembali mencuat setiap kali publik menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam APBN. Gaji dan tunjangan kinerja yang dinilai fantastis kerap menjadi sasaran kritik, seolah-olah negara sedang “membakar uang” untuk membiayai birokrasi.(18/1)

Namun benarkah persoalannya sesederhana itu?

Masalah sesungguhnya bukan semata pada angka gaji, melainkan pada efektivitas pemanfaatannya. Negara membayar harga premium untuk talenta-talenta unggul, tetapi dalam praktiknya, tidak sedikit yang hanya digunakan separuh kapasitasnya.

Fenomena underemployment atau kekurangan muatan kerja kini menjadi isu yang jarang dibahas secara terbuka.

Ribuan ASN berpendidikan tinggi dan berpengalaman “diparkir” tanpa tantangan berarti pasca-penyederhanaan birokrasi.

sesampainya rakyat kecil tuturkan ke beberapa media platform digital siber online muncul; ASN SIAP KAPOK‼️

Reformasi dengan slogan “miskin struktur, kaya fungsi” memang memangkas ribuan jabatan struktural. Namun di balik efisiensi tersebut, tersimpan ironi manajerial.

Di satu sisi, instansi mengeluhkan kekurangan SDM untuk posisi strategis baru. Di sisi lain, banyak pegawai kompeten terjebak rutinitas administratif yang jauh di bawah kualifikasi akademik dan profesional mereka.

Tugas mereka hilang bersama jabatan yang dihapus, atau sekadar berubah menjadi formalitas administratif.

Inilah yang disebut sebagai talent waste— pemborosan potensi sumber daya manusia.

Di tengah ambisi transformasi digital dan percepatan pelayanan publik, membiarkan ribuan ASN “gabut” bukan karena kemauan pribadi, melainkan karena ketiadaan desain kerja yang jelas, adalah bentuk krisis manajemen.

Sebagian publik pun mulai membandingkan dengan sektor swasta. Dunia swasta dituntut bergerak cepat, efisien, dan berbasis hasil. Ketika birokrasi dinilai lamban, muncul pertanyaan publik: apakah standar profesionalisme ASN sudah sejajar dengan tuntutan zaman?

Solusi persoalan ini tidak cukup hanya dengan memangkas tunjangan. Langkah tersebut justru berisiko memukul motivasi pegawai yang sebenarnya ingin berkontribusi lebih.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan komprehensif: strategi manajemen talenta, redistribusi beban kerja, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan, serta kepemimpinan yang berintegritas.

Dalam kajian kepemimpinan etis oleh Levine dan Boaks (2014), disebutkan bahwa kepemimpinan tanpa fondasi moral hanya akan melahirkan pseudo leadership—tampak efektif secara administratif, tetapi rapuh secara nilai.

Dalam konteks ASN yang mengalami underemployment, membiarkan staf potensial tanpa tugas bermakna, padahal digaji penuh dari uang rakyat, adalah persoalan etika publik.

Begitu pula pembagian kerja yang tidak adil—menumpuk tugas pada segelintir “orang kepercayaan” sementara lainnya terpinggirkan—dapat melahirkan kultur patronase baru.

Perampingan organisasi tanpa kompas moral berisiko hanya menyisakan ruang nyaman bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan, sementara ASN profesional dan kritis terjebak dalam ruang hampa tanpa kontribusi nyata.

Kini kritik publik bukan lagi soal iri pada besarnya gaji ASN. Kritik tersebut bergeser pada pertanyaan mendasar:

Apakah negara sudah memaksimalkan potensi orang-orang yang dibiayainya?

Jika reformasi birokrasi ingin benar-benar berhasil, maka ukuran keberhasilannya bukan sekadar penghematan struktur, melainkan sejauh mana setiap ASN diberdayakan secara optimal untuk melayani rakyat.

Karena pada akhirnya, ASN bukanlah beban negara.

Yang menjadi beban adalah sistem yang gagal mengelola mereka dalam hal penentuan kridible konduite baik dan benar ketika bekerja.

sampai-sampai terdengar, ASN sudah bagian sarang koruptor dan penyamun dalam kurun waktu, masa ke tahun di hitung dari sebuah anggaran di tingkat Nasional. ini juga, bukan opini dalam berita yang disajikan – melainkan dapat bercermin diri apa itu kerja? apa itu penempatan yang pada jenjang pendidikan tak bisa melakukan jenis kinerja yang diemban.

beberapa media naik ke permukaan semua, mencuat mendarah daging ini konsumsi ASN tak konsisten pada rakyat.

serta lainnya ini harus segera dirampungkan menurut keahlian (ASN ; bukan bekerja cukup hanya pada medsos saja dilakukan dalam rangka formalitas paling bangga bersama jabatan diemban tersebut). sampai timbul pertanyaan mendetail dibelbagai pihak SWASTA – Kemana aja kerja?

Redaksi | 18 Februari 2026