KEJATI KALBAR: Menggelar ISBAT NIKAH TERPADU, Memperkuat Hak Sipil Kewarganegaraan
Mempawah — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Erich Folanda, SH., M.Hum., didampingi Asdatun Faisal Banu, SH., MH., dan Kajari Mempawah Dr. Samsuri, SH., MH., menghadiri pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu di Aula Pondok Pesantren Darut Tolibin, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2) Kegiatan ini menjadi wujud sinergi lintas sektor antara Kejaksaan Negeri Mempawah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Dukcapil, serta Pemerintah Desa dalam mendorong tertib administrasi kependudukan sekaligus pemenuhan hak sipil kewarganegaraan masyarakat. Program ini digagas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Kalbar yang mendorong seluruh Kejari di wilayah Kalbar aktif menginisiasi pemenuhan hak…
On the New Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) Law No. 20 of 2025 and Its Oversight Mechanisms
Jakarta, February 4, 2026 — The Director of Legal Affairs at the Central Executive Board of the Corruption Investigation Committee (CIC), Elres Rareral, S.H., M.H., has emphasized the importance of understanding the newly enacted Law No. 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The law introduces substantial reforms that affect law enforcement authorities, legal practitioners, and the public at large. According to Rareral, civil society groups have expressed early concerns that the new KUHAP expands the authority of law enforcement agencies, particularly the police and prosecutors. However, he underlined that the law does not merely regulate expanded…
