WRC PAN RI DIY Dampingi AMPPY DIY Adukan Perda Pungutan Ke Kakanwil Kemenkumham DIY
JST – NEWS.COM. | DIY Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogya (AMPPY) Yuliani menyampaikan keluh kesahnya terkait wacana raperda pungutan pendidikan diakhir masa tugas DPRD DIY dalam rangka pengesahan pungutan sekolah yang jelas akan menjadi banyak orang tua siswa yang akan menjadi korban bila raperda dijalankan Raperda pendanaan pendidikan di DIY memasukan frasa “pungutan” agar bisa memungut murid/wali murid untuk membiayai pendidikan mereka, karena pemerintah menganggap biaya pendidikan di Yogyakarta kurang,” ucap Wetub Toatubun, S.H. dari LBH DIY Pertama, Frasa “pungutan” tersebut terdapat dalam PP 48/2008 tentang pendanaan pendidikan, dan PP 48/2008 tersebut landasannya adalah UU Sisdiknas, jika kita cermati,…
Aksi Mahasiswa Untuk Indonesia, Demi Masa Depan Pendidikan Tetap Berjalan Benar – Sikat Sarang Koruptor Dunia Pendidikan Di Seluruh Pemerintah Kabupaten Daerah, Kota, Dstnya (#Pendidik Harus Benar Mendidik Tulus – Bukan Pulus Kekotoran Kelompok)
JST-NEWS.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menanggapi gelombang kritik terkait dan protes uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi yang kian mahal. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Alasannya, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Mengenai banyaknya protes soal UKT, Tjitjik menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun yakni dari SD, SMP hingga SMA. Meski begitu, Tjitjik mengklaim…