Jakarta, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo Ning Ayu Nofita Rahmawati mendukung permintaan audit BPK RI terhadap BRI di Kabupaten Probolinggo. Audit dinilai diperlukan untuk memastikan prosedur pembuatan rekening baru dan penggantian kartu ATM telah berjalan sesuai SOP.

Dukungan tersebut disampaikan Ning Ayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Pada Hari Rabu, 19 Agustus 2026 waktu lalu. RDP digelar untuk membahas pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis Probolinggo (Jakpro) terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui BRI Unit Krejengan.

Persoalan mencuat setelah terdapat perbedaan keterangan antara nasabah dan pihak BRI Unit Krejengan mengenai penerbitan buku rekening serta kartu ATM baru.

Pihak nasabah disebut mengaku tidak pernah mendatangi BRI Unit Krejengan untuk melakukan pergantian buku rekening maupun kartu ATM. Namun, dalam penelusuran yang menjadi bahan pembahasan RDP, terdapat buku rekening dan kartu ATM baru. Nah, dalam hal ini mencuat kembali banyak sekali akal-akalan sistem perbankan adanya keterkaitan oknum-oknum yang masih “memutar otak di skup skala pemerintah daerah propinsi tingkat Jawa Timur.

penetrasi transfer playing rekening telah ditutup dengan adanya; nasabah yang telah pastikan nomor mati”, tetapi kejanggalan di mulai dari kesepakatan juga tentu ada didalamnya – bisa jadi staf dan antar staf di daerah adanya double rekening akses atau pencucian uang ini sering juga ditemui pada sektor pejabat tingkat sekda, dstnya. MALING lama dan baru diandil per/sekongkolan keluarga distribusi aliran ini.

Ning Ayu mengatakan, dalam RDP pihak BRI Unit Krejengan menyampaikan bahwa nasabah telah melakukan pergantian buku rekening dan kartu ATM.

“Rekomendasi DPRD yaitu tadi agar supaya ada audit BPK RI di seluruh BRI di Kabupaten Probolinggo terkait kinerjanya apakah sudah sesuai dengan SOP dalam hal pembuatan buku rekening baru, pergantian kartu ATM,” ungkap Ning Ayu.

Menurut Ning Ayu, perbedaan keterangan tersebut membuat persoalan belum menemukan titik temu.

“Tapi si nasabah mengaku tidak merasa melakukan pergantian buku rekening dan ATM baru, dan kita tidak akan menemukan titik temu jika masing-masing pihak mengaku sedang yang lainnya tidak bisa menunjukkan bukti,” jelasnya.

Di Tanggal 20 Agustus 2026, hal ini pewarta mengkaji analisa sistem informasi publik, “ini harus tegak lurus siapapun yang terlibat tanpa pandang dia siapa dan siapa?” cek seluruh pendataan sistem perbankan dan otodaerah masing-masing pihak pemangku dan kepentingan ditingkat paling mudah keluarga siapa itu mudah sekali “.(*)

Harapan dari seluruh manajerial sistem perbankan juga, harus diminta tanggungjawab atas adanya kejahatan alih fungsi bukti tercatat diseluruh instansi pemerintah Jawa Tengah. Pembengkakan (gendut rekening – cuci tangan para koruptor, rekan terdekat, adanya hubungan keluarga, KKN) dapat memberikan ruang tanpa transparan disebuah kabupaten pun bisa ditoleh semuanya.

PIP masa tahun 2019 – 2025 semua sistem operasi AUDIT banyak melarikan keuangan Negara Indonesia.#Berdampak Korupsi Total “Perbankan jadi lahan transit Not Transparan “.

Ayok masyarakat kita bongkar-bongkaran ditingkat seluruh Kabupaten di Daerah Propinsi Jawa  problematika sarang pejabat KKN. Ayu Ning – Menderas berkata saatnya semua akses perjalanan transit pemilik rekening itu dapat mudah diketahui dari delik perkara timbul disuatu reproduktif perbankan.

Bagaimana dengan di Kabupaten ANDA?

Redaksi | 21 Agustus 2026