YOGYAKARTA – Komitmen mewujudkan pembangunan yang ramah dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam kegiatan reses anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, H. Haryanto, SE., ST., di Ruang Pepeling Lantai 2 Kemantren Tegalrejo, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan jaring aspirasi tersebut menjadi momentum bagi Forum Kemantren Inklusi (FKI) Tegalrejo bersama masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus mengusulkan program pemberdayaan yang lebih konkret kepada pemerintah daerah.

Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo, Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si., saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya reses tersebut. Ia berharap keberadaan FKI Tegalrejo tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga mampu mengawal berbagai program inklusi agar dapat diwujudkan secara nyata.

Sebagai Ketua FKI Tegalrejo sekaligus anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, H. Haryanto diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Diskusi dipandu Sekretaris FKI Tegalrejo, K. Herman Setiawan, dengan mengangkat berbagai persoalan yang dialami keluarga penyandang disabilitas. Pembahasan mencakup dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga peluang kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR.

Wakil Ketua FKI Tegalrejo, Monda Saragi, SH., M.Si., mengungkapkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, bantuan sosial saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan mereka.

Diperlukan program pelatihan keterampilan atau training yang terarah, kesempatan memperoleh pekerjaan, serta fasilitas publik yang mendukung mobilitas dan aktivitas penyandang disabilitas.

Ia berharap pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada keluarga maupun orang lain.

Monda juga menekankan pentingnya advokasi terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan anggaran pembangunan yang berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Haryanto turut menyoroti persoalan aksesibilitas infrastruktur. Menurutnya, pembangunan kantor pemerintahan harus memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya.

Ketersediaan jalur kursi roda, akses pintu masuk gedung, toilet khusus, serta fasilitas pendukung lainnya harus menjadi standar pelayanan publik yang inklusif.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) juga dinilai penting sebagai payung hukum perlindungan hak penyandang disabilitas. Namun, penerapannya harus disertai program nyata dan alokasi anggaran yang memadai.

Aspirasi lainnya disampaikan Julius Yulianto, orang tua dari dua anak penyandang autisme. Ia mengingatkan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang.

Julius turut menyoroti belum tersedianya cabang olahraga yang mengakomodasi kebutuhan penyandang autisme. Persoalan tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak muncul kesan adanya diskriminasi dalam kesempatan memperoleh hak berolahraga.

Dukungan terhadap aspirasi tersebut disampaikan Pinituwo Tuwanggono Kelurahan Tegalrejo, CH. Heru Kuswanto. Sebagai Ketua Koordinator Olahraga Kemantren (Korman) Tegalrejo yang baru, ia menyatakan dukungan terhadap pengembangan cabang olahraga bagi penyandang disabilitas.

Ia juga akan mengupayakan agar berbagai rencana kegiatan FKI Tegalrejo mendapatkan dukungan pendanaan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kegiatan reses juga menghadirkan penampilan istimewa dari Benedictus Valerian Merdeka Aji, seorang penyandang disabilitas yang menunjukkan kemampuan menarinya di hadapan peserta. Penampilan tersebut mendapat apresiasi karena memperlihatkan potensi dan prestasi yang dapat diraih di tengah keterbatasan fisik. Ibundanya, Veronica Supriyati, diketahui turut menjadi pengurus FKI Tegalrejo.

Pada penghujung kegiatan, peserta kembali menyuarakan pentingnya penataan trotoar dan jalur pedestrian di Kota Yogyakarta agar benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas.

Masyarakat berharap pemerintah menghadirkan jalur pedestrian yang rata, aman, dan bebas hambatan, dengan tetap memperhatikan fungsi pembatas serta perlindungan bagi pejalan kaki.

Berbagai gangguan seperti lubang galian, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang telekomunikasi, rambu lalu lintas, pepohonan, serta pedagang kaki lima perlu ditata agar tidak menghalangi mobilitas masyarakat.

Melalui kegiatan ini, FKI Tegalrejo berharap pemerintah dan DPRD dapat menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Sebab, penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, melainkan warga negara yang memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Redaksi | 14 Nopember 2026