Tasikmalaya Jawa Barat|| jst-news.com

Lembaga anti korupsi republik indonesia (lakri) KOKAB Tasikmalaya audensi di DPRD kabupaten Tasikmalaya di terima komisi IV hadir pula dari APIP dan dinas kesehatan kab Tasikmalaya 31/05/23

Rino Lesmana SIP ,selaku juru bicara ketika di tanya oleh para awak media menyampaikan masukan kritikan dan saran warning sistem atau peringatan dini Karna kita mengetahui menyisakan proyek pembangunan puskesmas Cikatomas itu dan sekarang akan di lanjut kembali tahapan kedua untuk penyelesaian ,dan harusnya menjadi catatan di pihak stakeholder dan dinas terkait,

Rino sampaikan hadir juga Pejabat pembuat komitmen(PPK)dan inspektorat selaku aparatur pemerintah,  hadir pula Pokja selaku perencanaan lelang di pihak ULP, menurut Rino karena sering kali permasalahan itu Dari perencanaan atau pun lelang di pihak ULP , dan sinyal sinyal untuk peringatan dari stakeholder terkait agar supaya nanti  pembangunan  di tahap ke dua untuk penyelesaian puskemas di tahap ke dua itu agar supaya tidak terjadi kebocoran dan dampak buruk terhadap pelayanan  masyarakat untuk mendapatkan kesehatan karna jelas ini pelayanan dasar , jangan sampai ini terulang kembali pekerjaan tidak tuntas yang rugi adalah masyarakat , dan jangan terjadi kebocoran anggaran,ketika  Rino  ditanya awak media ada ga temuan dari lakri terkait dugaan ada nya penyalah gunaan anggaran dengan mangkraknya pembangunan puskesmas itu karna menurut dari pihak Dinkes uang sudah di kembalikan ke negara, Rino sampaikan Karna ini adalah audensi bukan porum untuk kami,  laporan terhadap aparat penegak hukum kalau berbicara dugaan tentunya ada tapi kami tidak bisa menyampaikan komprehensif di sini dan kami akan mengemas kembali memantau bagai mana jadi tahap kesatu belum tentu aman secara hukum tapi ketika kita punya data pembanding LHPBPK mengatakan karna ini tidak terjadi kerugian negara tapi kami meng investigasi bisa saja terjadi ada perbedaan BPK hasil audit, kami juga ada hasil investigasi untuk mendorong hasil investigatif untuk melaporkan ke APIP, atau badan pengawas keuangan,  dan Rino pun berbicara belum ada kepuasan hasil audensi ini tapi sy sudah sampaikan jangan sampai ter ulang kembali kejadian ini .ujar Rino .

Raden Maulidin Muhamad jabatan kepala bidang pasilitas menjelaskan ini menjadi pelajaran buat kami dinas kesehatan dan Pemda pada umumnya Alhamdulillah sebetulnya ada surat dari lakri pun kami sudah mengkaji, apa saja yang ada di tahun kemaren,  apa saja yang  menjadi beberapa hal seperti itu, kami antisipasi kita melakukan sesuai dengan aturan kita ada pendampingan dengan kejaksaan, pendampingan dengan inspektorat ,kita juga melakukan apa kajian kajian terhadap bangunan bangunan yang selama itu karna kita juga dinas kesehatan itu tidak mempunyai pengetahuan hal pisik, kita juga menggandeng dari dinas PUPR sebagai penilai teknis dan di tanya juga tentang mangkrak nya bangunan puskesmas itu ,Kabid pun menjelaskan karena yang kami tau waktu pembangunan itu karna kami yang baru,jadi yang sekarang ini kami melanjutkan pembangunan yang dulu itu, dan di lanjutkan dengan mengelola yang lama, kami tau tentang mangkrak nya bangunan itu tidak mempunyai ke proporsional kontraktornya namun Alhamdulillah tercegah juga, pemerintah tidak membayar sesuai kontrak awal namun pemerintah hanya membayar sesuai apa yang dikerjakan di lapangan, dan juga sisa terselamatkan dananya jadi tida dibiarkan terus walaupun akhirnya harus pahit dan di hentikan proyeknya  dan uang itu sisanya di kembalikan ke negara, dan dinas kesehatan akan melanjutkan pembangunan puskesmas itu di tahun ini.

Bay Uus Sutisna.

Jst news mendidik citra bangsa dan negara. NKRI