Jst-News.com Tanggamus  Sejumlah organisasi dan profesi Pers di Kabupaten Tanggamus geram dengan kebijakan Pemkab Tanggamus, sejatinya tidak pro atau tidak ada keterbukaan publik, dengan memangkas anggaran publikasi media massa, kegiatan organisasi profesi hingga 70 persen.

Peryataan sikap para ketua organisasi profesi jurnalis Tanggamus tersebut, dengan melakukan upaya audensi, dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diketuai sekertaris kabupaten (Sekkab),

akan tetapi upaya audensi tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan sekkab sulit ditemui.

Sulitnya untuk ditemui sekkab Tanggamus, ketua organisasi profesi media memutuskan untuk bertemu langsung wakil bupati,  AM Syafe,i.

kendati bertemu dengan orang nomor 2 di Bumi Begawi Jejama terkait kebijakan anggaran atau kegiatan publikasi dan organisasi profesi menuai jalan buntu.

“Saya tidak mampu untuk menjelaskan walaupun saya wakil bupati, untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke sekkab,” ujar AM Syafe,i kepada para awak media.

“Silahkan langsung ke sekda coba tanyakan ke protokol sekda bisa gak melakukan audensi, pungkas wakil bupati kembali.

Suharni Sos ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Tanggamus meminta Pemkab Tanggamus melalui ketua OPD yakni Sekkab, selayaknya lebih proaktif dengan pembangunan serta para media massa hal itu sesuai dengan asas keterbukaan publik,

“Jangan sampai situasi tersebut berlarut-larut, hubungan media massa dengan pemkab harus tetap terjaga dengan baik, apalagi sampai alergi untuk itu, membuka dirilah hal itu dapat menjadi boomerang bagi birokrasi Tanggamus. ujarnya.

Geramnya para jurnalis seperti kepala biro serta ketua organisasi seperti PWI, AWPI, AJOI, KWRI, IWO PWRI, menyusul adanya informasi bahwa anggaran media organisisasi termasuk dalam pos anggaran bantuan di sejumlah satuan OPD dinas kominfo di pangkas 70 persen,

Budihartono salah satu ketua organisasi mengatakan memahami kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, meski begitu, masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.

“Pemkab Tanggamus melalui sekkab harus lebih terbuka, jangan selalu menghindar dengan para jurnalis selama ini sekkab Tanggamus terlihat terlalu menutup diri, kata Budihartono di aminin Imron Tara

Kekecewaan para pemburu berita tersebut terlihat ketika hendak menemui sekkab Hamid M Lubis, ternyata tidak berada di ruangannya kendati jam kerja, bahkan ketika itu waktu menunjukan baru pukul 10:00 WIB.

“Kami sangat kecewa dengan Sekkab selalu menghindar dengan kami para media massa, bahkan protokolnya saja satu orang pun tidak terlihat, padahal itu jam kerja lo. Kata Imron Tara ketua AWPI Tanggamus kepada para awak media,” .

Buntut pemangkasan anggaran media dan organisasi dan sulitnya sekkab untuk menjelaskan pemangkasan anggaran, dalam waktu dekat para media massa yang tergabung dalam front aliansi organisasi profesi akan turun ke lokasi kantor pemkab untuk  melakukan aksi damai menyuarakan  menuntut kebijakan pemkab Tanggamus, yang pro pembangunan serta keterbukaan publik khususnya media masa pungkas( Tim)