JST NEWS COM – Pesawaran  BPK lembaga tinggi negara yang selalu berperan aktif dalam memonitoring pengeluaran Anggaran Negara yang harus tepat sasaran  dalam penggunaannya Uang negara disetiap instansi negara di Indonesia, BPK juga harus prepesional dalam menjalankan tugas nya dengan baik,senin,10/06/2024

BPK harus memegang sumpah dalam jabatan nya sebagai monitoring dan pengawasan pengeluaran anggaran negara yang tepat sasaran,seperti dalam pemeriksaan keuangan daerah yang khususnya dikabupaten pesawaran  yang terkesan kurang jeli dalam pemeriksaan nya, diduga banyak sekali penyimpangan anggaran dipesawaran dan tanggamus yang digunakan salah dalam pengeluarannya dan tidak bisa menata keuangan daerahnya dengan baik

Akan tetapi pada bulan mei 2024 BPK begitu mudah nya memberikan WTP kepada Kabupaten pesawaran jelas jelas Kabupaten pesawaran dalam pengelolaan Anggarannya morat marit dimana kerja nya BPKAD didaerahnya lampung kita lihat hal kecil pesawaran anggaran gaji pegawai honorer setiap tahun saja ditunda tunda 3 sampai 4 bulan setiap tahun nya dan siltap desa pun untuk perangkat desa ditunda tunda yang jelas jelas diguna untuk pembangunan desa kabupaten pesawaran dan juga kegiatan OPD OPD yang tidak berjalan Sebagai mana mestinya alias diam ditempat,pemeriksaan BPK perjalanan Dinas Yang diduga bermasalah DPR yang belum selesai dalam pengembaliannya, makan minum dipemda thn 2021 waktu covit yang membengkak, masih banyak sekali apakah ini dikatakan wajar tanpa pengecualian.

Berarti kerja BPK lampung gagal dalam melaksanakan tugas nya sebagai monitoring keuangan negara.dan juga pemimpin Bupati Dan DPRD nya juga gagal dalam pengelolaan anggaran negara di kabupaten pesawaran.

Ms sebagai kepala informan direktorat lampung menyoroti kinerja BPK lampung dalam pemberian WTP pada bulan mei kemarin kepada kabupaten pesawaran . harus dievaluasi ulang kalau memang ada penyimpangan laporkan ke KPK banyak sekali anggaran yang salah dalam pengelolaan nya, BPK harus benar benar jeli jangan buru buru dalam memeriksa keuangan negara jalan kan amanahnya tupoksinya dengan Baik, jujur dan kami nilai Bupati dan DPRD telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya dikabupaten pesawaran.( Red)