Jakarta, JSTNews  Pemerintah Republik Indonesia hari ini secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan persentase bervariasi sesuai golongan, di mana golongan terendah memperoleh kenaikan hingga 280 persen—kenaikan terbesar dalam sejarah pengupahan hakim di Indonesia. Jum’at (13/6/2025)

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, dalam acara Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Presiden menegaskan bahwa kenaikan gaji ini dimungkinkan berkat efisiensi di berbagai sektor, yang telah menghemat ratusan triliun rupiah dari APBN. Dana publik tersebut, kata Presiden, harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adil dan peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum.

Menanggapi pengumuman ini, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH—pakar hukum internasional dan ekonomi, Presiden Partai Oposisi Merdeka, sekaligus Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia (KOMPII)—menyampaikan apresiasi sekaligus saran lanjutan.

“Kenaikan gaji ialah langkah strategis; namun pemerintah juga perlu memastikan para hakim memiliki hunian layak.

Banyak hakim yang masih mengontrak rumah sederhana. Dengan menyediakan perumahan dinas di setiap provinsi (pengadilan tinggi umum dan agama) serta di tingkat kota/kabupaten (pengadilan negeri dan pengadilan agama), kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menekan potensi praktik koruptif,” ujar Prof. Sutan melalui sambungan telepon dari Markas KOMPII, Cijantung, Jakarta.

Beliau menambahkan bahwa kesejahteraan serupa juga selayaknya diperluas kepada para jaksa demi mewujudkan sistem peradilan yang bersih, kuat, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tutup Prof. Sutan (Red).

Narasumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal KOMPII (Komite Mantan Preman Indonesia) Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Call Center: 0811‑8419‑260

Penulis : Imron, R. Sadewo (Bocah Angon)