JST-News | KALTIM – DIALOG PUBLIK Dewan Pimpinan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (DPP FRJRI) bersama Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Timur menggelar Dialog Publik bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Kepemimpinan Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur: Kebijakan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Minggu, 21 Desember 2025.

Dialog ini menjadi ruang terbuka bagi rakyat, mahasiswa, dan insan pers untuk menyampaikan evaluasi kritis dan konstruktif terhadap Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Ketua Umum FRJRI, El Koko Hariyono, SH, menegaskan:

“Rakyat bersuara adalah esensi demokrasi. Pers berdiri tegak lurus dan independen, berpihak pada kebenaran serta kepentingan publik. Kita jangan mau dikebiri dalam bersuara. Kaltim sangat kaya dengan hasil bumi-nya, jangan sampai dikendalikan oleh kepentingan pribadi,” ujarnya.

Menurut El Koko Hariyono, pers merupakan pilar demokrasi dan kontrol sosial yang bertugas mengawal kebijakan publik, menjaga transparansi, serta memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Kritik yang disampaikan melalui pers maupun dialog publik bersifat konstruktif, tidak menyerang pribadi atau institusi secara ilegal, tetapi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, katanya.

Dialog publik menyoroti sejumlah isu penting: ketimpangan pembangunan, lemahnya keberpihakan kebijakan ekonomi terhadap rakyat dan UMKM, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Perkembangan media di wilayah ini, baik cetak maupun digital, menunjukkan tren positif. Media lokal dan online aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal transparansi, meningkatkan literasi publik, serta memperkuat profesionalisme jurnalistik. Pers di Kaltim semakin strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, menjaga akuntabilitas, serta memperkuat demokrasi lokal, pungkasnya.

Melalui dialog publik ini, FRJRI dan GMNI mendorong Pemerintah Daerah Kalimantan Timur membuka ruang dialog yang lebih luas, menerima kritik secara terbuka, dan menjadikan suara rakyat serta media independen sebagai pijakan evaluasi kebijakan, demi pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, tutupnya. (*)

Dewan Pimpinan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (DPP FRJRI) & DPD GMNI Kalimantan Timur

E.L. Koko Hariyono, S.H.

Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI)

Ketua II LIDIK KRIMSUS RI

Ketua Umum Forum Hukum Nasional (FRN & Partner)

Imron R. Sadewo | Tim