JST-NEWS – Jangan #Jadi Contoh Gubernur Penutup Kenaifan Publik Dikatakan TRANSPARAN’ Apakah dalam bentuk kamuflase atau konkret benar (24/12/2025)

Rantang #SEPEKAN BUKAN BANTUAN TAPI NIAT KETULUSAN AKHLAK BAGAIMANA SIKAP “Kalimat TRANSPARAN”

SUATU CONTOH DIBAWAH  DUBBBAI DEMPLOK‼️❓📌

Kematian MANUSIA TANPA REFRESH Siapa bentuk untuk semua atau sang Pencipta Kita Berdiri Diatas Bumi Dan Langit Kebijakan Mulia.

Dalam sepekan terakhir KPK melakukan OTT di sejumlah tempat dan ada empat jaksa yang terjaring.

Dalam OTT d Banten, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Tinggi Banten Redy Zulkarnaen pada Rabu, Desember 2025.

Akhir Tahun Menanti Kelembutan dibalik Jeruji, diberikan sinyal ilustrasi edukasi mulia. Nyepelekan semua kinerja kecepatan pengelolaan dunia industri digital siber online bersuara dalam RAKYAT JELATA DITANGAN SEMUA PUBLIK INDONESIA ‼️

“Kami Semua Warga Negara Indonesia – Berdaulat Dikatakan Permai Semakmur Kesejahteraan Yang Terbuat Transparan Tanpa Batas Mengilhami Sebagian Iman Dan Taqwa Menselaraskan Akal Pemikir-pemikir Itu SEHAT”

keesokan harinya 3 jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terjaring OTT di Kalimantan Selatan.

Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Tri Taruna Fariadi.

OTT di dua daerah yang berbeda tersebut tidak dalam satu perkara, Redy terkena OTT soal kasus dugaan pemerasan dalam perkara penanganan tindak pidana umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kejaksaan Tinggi Banten.

Kasus tersebut masih dalam tahap lidik di KPK yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung.

Dalam kasus pemerasan tersebut Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Redy sebagai tersangka bersama dua jaksa lainnya yakni Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten Rivaldo Valini dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Herdian Malda Ksastria.

Sementara 3 jaksa yang terkena OTT KPK di Hulu Sungai Utara ditangani oleh KPK dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Albertinus diduga menerima uang sebesar Rp 804 juta secara langsung maupun melalui perantara Asis dan Tri.

Uang itu diduga berasal dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dan pula tidak menutupi kemungkinan masih terjadi pada seluruh Kabupaten Di Daerah, yang lakukan korupsi bebareng rencana akibat tangan pengutil secara canggih, dalam sistem rakit – merakit ke hulu telinga pendengar, maupun reduksi yang dapat menempatkan peralihan staf ahli itu mungkin bermohon TETAP BUKAN TRANPARAN Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Namanya; Transparan itu semua tulis dalam nama tanpa special inisial atau nickname yang bukan merupakan hasil tindak kejahatannya kok, diumpetin.Tuturnya; Wid/Li

Sekarang kita buktikan suatu saatnya, garis kejujuran lawan Kenaifan bicara baik – Ternyata perbuatan dibelakang menikam, sekalian KITA TIKAM ; RAKYAT PUNYA KUASA‼️

HUKUM RAKYAT RI KUAT‼️ baik jo, ataupun prosedural aktif untuk mempelajari dunia itu terus terbuka nikmat dikenikmatan meraih kebenaran suatu penghasil budi pekerti luhur etositas nya mengarah pada bentukan beradab.

#Bukan Biadab Pada Para Pelaku Korupsi – Atau Koruptor Tingkat Kejahatan Menyelubungi dalam andil kran bersin bagaikan puji kusut ternyata BUSUK BOBROK‼️

Red