JST-NEWS.COM – Jakarta, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia mengecam aksi kekerasan yang menimpa  satu Penyandang Disabilitas Tunanetra saat di razia di Pematang Siantar Sumatera Utara, pada Jumat 13 Juni 2025 (Red)

Kejadian Kekerasan oleh oknum petugas dari Satpol PP dan Dinas Sosial viral di medsos menuai kecaman dan kritik dari warganet.

Norman Yulian Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengecam keras dan menyayangkan tindakan oknum Satpol PP dan Petugas Dinas Kesehatan setempat yang tidak humanis dalam melakukan pengamanan dan Penertiban kepada salah satu Penyandang Disabilitas Tunanetra di Pematang Siantar, provinsi Sumatera Utara.

” Sungguh miris dan kejam yang dilakukan pihak oknum Satpol PP dan Dinas Sosial Pematang Siantar kepada orang yang berstatus Penyandang Disabilitas Tunanetra.
” Kami PPDI mengecam dengan keras dan harus menjadi perhatian pemerintah setempat untuk kembali kepada persamaan dan kesetaraan sebagai warga negara, tegas Norman Yulian di Jakarta, Minggu, 15 /06/2025.

” Seharusnya pemerintah wajib melindungi warga negara nya, terlebih status sosial yang sandang Penyandang Disabilitas, sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016Tentang Penyandang Disabilitas, Perlindungan, Persamaan Hak dan Kesetaraan sudah di atur didalamnya,”cetus Norman.

“PPDI akan melakukan langkah lanjutan terkait Kejadian ini,

Kepada Pak Walikota Siantar , Dinas Sosial dan Kasat Pol PP Pematang Siantar harus tahu dan mengerti UU Penyandang Disabilitas, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia pak Prabowo Subianto untuk memprioritaskan terkait penanganan kemiskinan terlebih lagi yang dialami masyarakat Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia,”Tutupnya”.

Dengan adanya suatu pemberitaan ini, mejadi acuan terhadap seluruh akses Satpol-PP bertugas sebaik mungkin miliki rasa, jiwa, dan ruh-Nya menempatkan segala hal-hal yang menselaraskan akal pikiran ataupun ketenggangan sosial dalam interkasi terhadap siapapun bisa memilah-memilih hak dan bentuk kemanusian berpedoman bijak / mulia ( JAGALAH ETIKA ADAB IHSAN SESAMA).  Pemerintahan daerah Pemantang Siantar pun, harus menjadikan seluruh apapun bentuk manusia itu menjaga kehidupan orang banyak selaras mengimani hak-hak terpuji di suatu penglihatan yang bukan untuk kepentingan tidak baik, baik merasa maka pikiran secara kecermatan disiplin di kinerja pun jadikan kita semua sama dalam hak dan kemanusian pada kualitas SDM berjiwa kontinyu sepadan pada tatanan kemuliaan.

Red@Info-Di Terbitkan/2025/16/6/Jakarta/JST-NEWS