TANGERANG, Indonesia JST NEWS – Ramainya pemberitaan miring terkait pengerjaan proyek Udicth di Kampung Pagenjahan R 001 RW 003 Desa Pagenjahan Kecanatan Kronjo, yang dikerjakan oleh CY. MIKA KONTRUKSI  menjadi sorotan publik. Selasa (07/10/25)

Tak terkecuali DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) sebagai salah satu Organisasi Wartawan yang ada di Indonesia, yang berperan aktif dalam membangun kemajuan dan mencetak Insan Pers yang profesional dan bermartabat.

Menanggapi pemberitaan yang beredar, terkait dugaan pelaksanaan pengerjaan proyek Uditch di Desa Pagenjahan yang  asal jadi, CV. MIKO KONTRUKSI sebagai pelaksana tidak provesonal, DPP Ruang Jurnalis Nusantara memberikan respon tegas.

Arfendy CLFE Jetua Umum RJN, nelalui Syarifuddin Wakil Ketua Dewan Pengawas Internal DPP dengan tegas mengatakan,” Informasi melalui pemberitaan yang ditayangkan beberapa media online, menyangkut dugaan pelaksanaan pengerjaan pembangunan proyek  Uditch di Desa Pagenjahan yang asal jadi, serta  CV. MIKO KONTRUKSI sebagai pelaksana yang tidak profesional, kami DPP RJN berharap pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang segera mengambil langkah tegas, dan Disas Perkim Kabupaten Tagerang melakukan evaluasi terhadap kinerja  CV. MIKA KONTRUKSI sebagai pelaksana  yang dinilai tidak profesional”, jelas Syarifuddin.

Imron R. Sadewo (Bocah Angon) – Tim DPP RJN

“Cukup ingat satu hal: Anggaran rakyat itu bukan kue yang bisa dibagi, tapi amanah yang harus dijaga.

Kalau proyek pakai uang rakyat tapi hasilnya bikin rakyat kecewa, itu bukan pembangunan — itu pertunjukan.

Bocah Angon cuma nyentil, bukan nyerang. Tapi kalau di lapangan masih banyak galian terbuka, tanah dibiarkan menumpuk, bahkan dibuang ke Tempat Pemakaman Umum (TPA), pekerja memakai seadanya, dan penerangan minim, berarti ada yang salah dari cara pandang soal ‘profesional’.

Pemerintah Kabupaten Tangerang jangan hanya jago buat laporan, tapi juga harus berani turun ke lapangan. Jangan tunggu rakyat yang marah baru sadar kalau proyeknya asal-asalan.”  Kata Bocah Angon

Dirinya juga menambahkan,” Kami DPP RJN akan mencoba melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, agar persoalan ini segera disikapi dengan tegas, mengingat anggaran yang digunakan adalah anggaran rakyat”, tutupnya. (SMI/TIM)

Sumber : DPP RJN