Mahakam Ulu — Sorotan publik terhadap membengkaknya anggaran sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kian menguat. Nilai anggaran yang menyentuh Rp14 miliar memicu pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan akan melakukan langkah pendalaman, termasuk kemungkinan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.(4/4)

Sumber internal menyebutkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada sektor sewa kendaraan, menjadi titik krusial yang tengah ditelaah. Dugaan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan nilai anggaran membuka ruang investigasi lebih lanjut.

“Ketika anggaran menyentuh Rp14 miliar, publik berhak tahu: siapa yang benar-benar diuntungkan?”

Tak hanya itu, informasi yang beredar juga mengindikasikan bahwa sejumlah kendaraan yang masuk dalam skema pengadaan diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kelayakan pembelian melalui APBD. Hal ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam alur kebijakan dan pengambilan keputusan.

Peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator administrasi pemerintahan daerah turut menjadi perhatian dalam proses klarifikasi. Mekanisme persetujuan, pengawasan internal, hingga pelaksanaan teknis pengadaan dinilai perlu diuji secara menyeluruh guna memastikan tidak adanya penyimpangan prosedur.

Di sisi lain, sejumlah staf yang terlibat dalam proses administrasi dan teknis pengadaan disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran persoalan ini. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan internal masih memiliki celah yang berpotensi dimanfaatkan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait status hukum pihak-pihak yang disebutkan. Proses yang berjalan masih berada pada tahap penelaahan awal, dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.

“Rp14 miliar bukan sekadar angka—itu adalah kepercayaan publik yang wajib dipertanggungjawabkan.”

Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta di balik angka besar tersebut. Tim menilik ketimpangan ini, telah lama – memang dugaan ini ada indikasi “player system on e-katalog adanya pembengkakan dari masa ke masa diwilayah setempat”. atau bahkan di daerah lainnya pun pada sebuah Kabupaten masih berdarah kompeni sistem (kelompok), menggerus keuangan NKRI yang seharusnya rakyat Indonesia dapat hidup layak semuanya. – bilamana Pemerintah bersih dari tangan, dan kaki itu bergerak baik serta benar.

Redaksi | 4 April 2026