JST-NEWS | Samarinda, Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, yang dinilai sarat dengan indikasi adanya proyek “siluman” serta kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Selasa, 4 November 2025 Ketua Umum FRJRI, El Koko Hariyono, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua II Pengawas Kebijakan Publik LIDIK KRIMSUS RI serta Ketua Umum Forum Hukum Nasional FRN & PARTNER, menegaskan bahwa dengan total anggaran mencapai Rp 21,6 triliun, seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD menyalurkan belanja publik secara optimal untuk kepentingan masyarakat…