JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memulai langkah pembenahan internal secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Kepala BGN, Sudaryono. Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menegaskan komitmennya membangun tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan seluruh program BGN berjalan sesuai ketentuan.

Usai memimpin rapat pimpinan di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), Sudaryono menyampaikan bahwa BGN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan. Menurutnya, penegakan disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

«”Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ujar Sudaryono.»

Langkah pembenahan tersebut mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta evaluasi terhadap mitra dan pelaksana program di berbagai daerah. BGN menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, sementara pihak-pihak yang bekerja secara profesional akan terus didukung demi tercapainya pelayanan gizi yang tepat sasaran.

Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat integritas lembaga.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, BGN menargetkan program strategis nasional tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kepemilikan tata kelola SPPG pun, akan kami tindak tegas semuanya dari sektor pemilik DPR RI, DPRD RI, DPD RI, bahkan bupati dan wakil bupati bilamana kedapatan miliki titik SPPG di pengaturan yang dapat kerugian besar bagi rakyat terdampak, hanya mengalir ke deposit kantong keluarga – golongan atau kelompok nya saja. dalam arti hal, pecat dari struktur parlemen kepemerintahan bilamana hanya niat kinerja untuk miliki usaha SPPG dalam pengembangan MBG di BGN RI terdata maupun cukup manipulatif anggaran terjadi(.)

“janganlah menjadi kaum munafiqun berjama’ah diatas kepala tahta anda semua berjunjung nilai kitab suci yang terlahir sempurna untuk akad / inkrah penerimaan jabatan diemban.”

Redaksi | 28 Juli 2026