Yogyakarta, – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika di Ingkung Grobog, Umbulharjo, Yogyakarta, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, legislatif, serta organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kewaspadaan nasional di tengah tantangan kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks.

Acara dibuka secara resmi oleh Amelberga Dita Novirani, S.I.P., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol DIY.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan bangsa, melainkan nilai yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Diskusi dipandu oleh K. Herman Setiawan dari Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (FKOK) DIY yang juga merupakan unsur Lembaga Watch Relation Of Corruption (WRC) DIY. Sebagai moderator, ia mengarahkan jalannya dialog agar berlangsung interaktif sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya merawat keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Narasumber utama, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A., Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memaparkan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Menurutnya, nilai Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam kebijakan dan kehidupan sosial agar mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Dalam sesi pemaparan, Diasma Sandi Swandaru, peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa nilai-nilai yang kini menjadi identitas bangsa Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, hingga semangat kemerdekaan bukanlah konsep yang lahir secara tiba-tiba pada masa modern, melainkan bertumbuh dari pengalaman panjang peradaban Nusantara.

Ia menjelaskan bahwa praktik toleransi telah dicontohkan sejak masa Mataram Kuno. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, tradisi Hindu dan Buddha berkembang secara berdampingan, tercermin dari berdirinya kompleks candi yang merepresentasikan kehidupan masyarakat yang menghargai keberagaman. Semangat tersebut kemudian memperoleh rumusan filosofis yang kuat melalui karya Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma pada era Majapahit dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang hingga kini menjadi fondasi persatuan bangsa Indonesia.

Menurut Diasma, sejarah tersebut menunjukkan bahwa toleransi bukanlah konsep yang diimpor dari luar, melainkan bagian dari jati diri peradaban Indonesia yang telah tumbuh selama berabad-abad.
“Tantangan kita hari ini bukan lagi sekadar menjaga kerukunan di ruang fisik, tetapi juga membangun budaya toleransi di ruang digital. Media sosial dapat menjadi ruang memperkuat persatuan, namun juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi apabila tidak disertai literasi digital serta tanggung jawab sebagai warga negara,” ujarnya.

Ketua Umum Genmuda ISRI ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui praktik gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, berpikir kritis terhadap informasi yang beredar, serta penggunaan media digital secara bijaksana.

Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY periode 2025–2028, Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., menyoroti pentingnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik sosial. Ia menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan secara dialogis merupakan salah satu kunci menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan daerah.

Melalui kegiatan ini, Badan Kesbangpol DIY berharap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sinergi antara pemerintah, akademisi, legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat diharapkan semakin memperkokoh persatuan, memperkuat semangat toleransi, serta menjaga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang damai, inklusif, dan berbudaya.

Redaksi | 28 Juli 2026