JST-NEWS – JAKARTA, Pemerintah segera meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Program ini terintegrasi dengan berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah bagi keluarga penerima manfaat.

Inisiatif ini menjadi jawaban atas kesenjangan pendidikan yang selama ini dihadapi kelompok masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi dan geografis.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat secara langsung pada Senin, 12 Januari 2026, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut peluncuran ini sebagai tonggak awal operasional Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 166 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan penguatan keluarga.

Sebaran Sekolah Rakyat rintisan meliputi 35 lokasi di Sumatera, 70 lokasi di Jawa, 7 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 13 lokasi di Kalimantan, 28 lokasi di Sulawesi, 7 lokasi di Maluku, dan 6 lokasi di Papua. Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah aktif mengikuti proses pembelajaran dengan dukungan teknologi digital.

Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada 2029. Seleksi peserta didik baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan mulai Februari 2026, seiring dimulainya pembangunan gedung permanen.
Pada tahun ini, sebanyak 104 gedung Sekolah Rakyat permanen akan dibangun oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebar di hampir seluruh provinsi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa, dengan penerimaan sekitar 300 siswa baru per tahun.

Dengan beroperasinya sekitar 100 sekolah, Kemensos memperkirakan daya tampung siswa baru mencapai 30 ribu orang per tahun, ditambah sekitar 15 ribu siswa dari unit yang telah berjalan. Total penerimaan siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini diproyeksikan mencapai 45 ribu orang dan meningkat menjadi sekitar 60 ribu siswa pada 2027.