Jakarta — Aparat penegak hukum mengungkap dugaan keterlibatan seorang mantan menteri yang menjabat pada periode 2019 hingga 2025 dalam perkara tindak pidana korupsi.(31/1)

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.

Sumber di lingkungan penegak hukum menyebutkan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada salah satu program strategis nasional.

Dugaan praktik korupsi tersebut mencakup rekayasa proyek, pengaturan pemenang tender, serta aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman, termasuk memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pejabat aktif maupun pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Tidak menutup kemungkinan, status hukum pihak-pihak terkait akan segera ditingkatkan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena melibatkan figur yang pernah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.

Masyarakat pun berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi, demi menjaga kepercayaan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pihak berwenang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut gambaran institusi atau lembaga di Indonesia yang tercatat memiliki tingkat atau jumlah kasus korupsi terbanyak menurut data dan pemantauan penegak hukum:

🟥 1. Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota / Desa)

Laporan pemantauan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa (termasuk penggunaan dana desa) memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi dibanding institusi lain, terutama dalam penyalahgunaan anggaran daerah dan dana desa.

🟧 2. Pemerintah Pusat / Birokrasi Pemerintah Pusat

Data KPK dan penelitian menempatkan pemerintah pusat (birokrasi) sebagai salah satu sektor dengan kasus korupsi terbanyak, terutama terkait pengadaan barang/jasa, anggaran kementerian, dan proyek-proyek Pemerintah.

🟨 3. Sektor DPR / Legislatif

Lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD sering menjadi sorotan karena banyak anggota/anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi sesuai statistik profesi yang dirilis KPK.

🟩 4. Sektor Swasta & BUMN

Meski bukan lembaga pemerintah tulen, perusahaan swasta dan BUMN juga sering terseret kasus korupsi besar—termasuk salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia di Pertamina (2025) yang menyebabkan kerugian negara signifikan.

🟦 5. Penegak Hukum / Aparat Keamanan

Kasus korupsi juga terungkap di lingkungan penegak hukum seperti kepolisian, meskipun dalam statistik KPK jumlah kasusnya lebih sedikit dibanding sektor lain.

daftar dan sorotan kasus korupsi besar di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025 yang sempat menjadi perhatian publik (termasuk kasus besar dengan nilai kerugian negara signifikan dan yang ditangani aparat penegak hukum):

📝 2019

Kasus–kasus besar yang dilaporkan atau mulai terungkap

Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019–2020)

Ditangkap KPK terkait suap pemberian izin ekspor benih lobster. Ia mengundurkan diri dan divonis penjara.

Kasus investasi fiktif PT Taspen

Menjadi salah satu kasus dengan kerugian negara terbesar di tahun anggaran 2019 menurut pemantauan ICW.

📝 2020

Kasus yang berpengaruh lanjutan dari 2019–2020

Pengadaan BTS (Base Transceiver Station) Kemkominfo

Penyidik menetapkan Direktorat Jenderal dan beberapa pejabat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur telekomunikasi; kerugian negara sekitar Rp8 triliun.

Korupsi lain pada zona pemerintahan dan proyek daerah terus terjadi, meski tidak semuanya menjadi sorotan nasional besar.

📝 2021

Kasus 4G BTS dan beberapa perkara suap, pengadaan, serta penyalahgunaan anggaran masih dibawa ke persidangan.

Jumlah kasus korupsi meningkat signifikan menurut ICW (533 perkara).

📝 2022

Kasus korupsi ekspor minyak sawit (CPO)

Melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan pengusaha besar, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

Korupsi lainnya termasuk PT TPPI dan kasus lain sebelum 2022 yang masih bergulir di pengadilan.

📝 2023

Beberapa kasus besar dan terkenal:

Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019–2024)

Ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus korupsi proyek BTS yang merugikan negara sekitar Rp8 triliun.

Abdul Ghani Kasuba (Gubernur Maluku Utara)

Ditahan KPK terkait suap dan penyalahgunaan proyek infrastruktur di provinsi tersebut.

Pertamina corruption (tata kelola minyak)

Kasus besar yang berlangsung 2018–2023 menghasilkan kerugian negara sementara Rp193,7 triliun pada 2023.

Jumlah total kasus korupsi mencapai puncaknya menurut ICW: 791 kasus di seluruh Indonesia.

📝 2024

Kasus korupsi di berbagai daerah masih dominan dan nilai kerugian negara tertinggi tercatat mencapai ratusan triliun rupiah secara total sepanjang tahun.

Kasus Thomas Lembong (mantan Menteri Perdagangan)

Ditangkap dan didakwa karena kebijakan impor gula yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp400 miliar.

📝 2025

Beberapa kasus besar yang terus berjalan atau terungkap:

Kasus korupsi PT Pertamina (PertaminaGate)

Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan nilai kerugian negara sementara mencapai Rp193,7 triliun tahun 2023 dan estimasi total mendekati Rp968,5 triliun untuk periode 2018–2023.

Kasus pengadaan Chromebook Kemendikbudristek (Rp9,9 triliun)

Disidik Kejaksaan Agung, termasuk menjerat mantan pejabat dan relevan dengan periode 2019–2022.

Kasus Wilmar Group dan perizinan ekspor CPO

Pemerintah menyita uang Rp11,8 triliun terkait dugaan suap perizinan ekspor tahun 2022.

Pengadilan dan penanganan perkara lainnya termasuk proyek kredit fiktif, proyek BPD, dan lain-lain diusut sepanjang 2025.

tim keredaksiaan dari berbagai daerah yang ditinjau pun, sangat signifikan memang rentan ternyata koruptor itu “tidak mengenal kitab suci itu diletakkan pada kepala diserah terima jabatan yang diemban” itu semata jadi nihil real dikenyataan file on the stay that file fraud system all conditioning detections”.

semoga saja informasi ini bermanfaat, dan sebagai acuan pemerintah kementerian merah – putih. Harus kuat-kuat iman dan taqwa itu mengenal agama yang dibawa, dunia yang dikerjakan, serta ke akhirat jadi lebih dominan tanpa siksa alam ruhaniyah insan tersebut. #bentukan nya hanya tersirat dasar saja terlebih dulu, yaitu :

ilmu mata, ilmu tangan, dan ilmu dasar bagaimana terakhir adalah kaki.

inilah yang menyebabkan – pola mindset ketika diberikan kewenangan dalam jabatan sangat sekali tak mengindahkan suasana itu membentuk, bibit – bebet – bobot kinerja harus lebih peduli dalam rakyat; satu inspirasi di pagi ini sampai esok hari diberikan pemberkahan pada diri nya masing-masing menela’ah hal baik dan benar.

kebaikan mudah sekali dibuat manusia, rujukan kebenaran itu yang sulit untuk melakukan kebersihan di setiap insan itu jadi lebih Ihsan melakukan hal pekerjaan di Dinn, Dunia Lan’ Akhirat.

pada maksudnya dan tujuan itu semata-mata ini semua titipan, akan tetapi jangan sekali-kali menggerus harta – tahta, dijadikan ketamakan ilmu diwaktu membentuk itu mempelajari berkaidah jadi lebih tepat, adil, dan benar .

tertitipnya pesan dan amanah rakyat ;

*berbuat benar lebih mulia ketika ruh-Nya diletakan pada alamnya akan menuai kebahagiaan yang bertemu ilahiyah disetiap masa ke masa jalan menjadi terang-benderang di transparan kemuliaan haqul ihsan.

Redaksi | 31 Januari 2026 : 05.00.