Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) masih bermasalah serius.

Kesalahan data penerima membuat jutaan warga yang seharusnya mendapat bantuan justru terlewat.(9/5)

Fakta mencengangkan terungkap, Jum’at 8 Mei 2026 pada gerbong-gerbong yang tingkat instansi terkecil s.d terbesar di daerah dan pusat pemerintah: sekitar 3 juta warga sangat miskin belum menerima bansos sama sekali.

Ironisnya, di saat yang sama, 2,7 juta warga yang tergolong rentan miskin justru menerima bantuan tersebut.

Kondisi ini menyoroti lemahnya akurasi data pemerintah dalam menentukan penerima bansos.

Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, ketidaktepatan sasaran ini dinilai memperlebar ketimpangan bantuan.

“Ini bukan sekadar angka. Ini soal siapa yang benar-benar butuh tapi tidak mendapat apa-apa,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Permasalahan data bansos sendiri bukan isu baru. Namun, pengakuan langsung dari pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ini masih jauh dari tuntas dan kalimat transparan.

Pemerintah pusat akan membuat suatu terbitan baru dalam arahan Presiden RI Jend.H.Prabowo Subianto; mewacanakan semua yang terbit belum bekerja di Negara Indonesia kedepan – akan dapatkan hak hasil gaji (tunjangan untuk setiap bulan nya atau bekal; sama rata berpenghasilan seperti pekerja semestinya, “bantuan bansos yang tak tepat area dialihkan – ke masyarakat langsung sesuai NIK E-KTP pada wilayah di otonomi masing-masing pemerintahan daerah dan wilayah nya) dengan adanya ini, sebagai landasan kepedulian bangsa dan negara Indonesia tepatnya;

“mengatasi para koruptor yang selalu ambil uang negara RI” dibeberapa titik-tiltik lingkungan sekitar – kuat finansial, atau relasian.

Publik kini menanti langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Tegasnya rakyat ditelusuri pewarta; “kita tidak mau bansos pak!!! – kepastian seluruh rakyat disamakan gaji sesuai otonomi daerah, sama merata. daripada dikorupsi ini-itu uang rakyat semuanya pekerja instansi pemerintah bisanya buat alih-alih”(TT)

Redaksi | 9 Mei 2026