JST-NEWS.COM | YOGYAKARTA 

Uji Publik Desain MUSRENBANG Afirmasi GEDSI dalam mewujudkan Aksesibilitas Perencanaan Inklusi yang dilatarbelakangi perencanaan partisipatif adalah suatu pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan terkait dengan tujuan dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Melalui perencanaan partisipatif, masyarakat dapat menjadi bagian dari perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai pemegang kepentingan utama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan yang sangat berharga dalam merencanakan pembangunan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Belum terakomodirnya hasil musrenbang tematik afirmatif GEDSI (Perempuan, Anak, Lansia, Miskin dan Difabel) dalam Perencanaan Tahunan.
Berbeda dengan musrenbang kelurahan dan perencanaan tahunan OPD, musrenbang tematik belum terintegrasi dengan perencanaan tahunan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Usulan yang dihasilkan musrenbang tematik secara kumulatif banyak, namun belum menunjukan mana yang lebih prioritas dengan ruang lingkup kebutuhan individual atau jika kebutuhan publik, belum spesifik dengan range isu yang terbatas. Perlunya membangun sistem yang menghubungkan hasil usulan musrenbang tematik dengan SIPD, namun sekaligus dengan usulan yang sudah fokus dan terseleksi berdasarkan skala prioritas. Oleh karenanya, mekanisme yang ada; (1) musrenbang kelurahan, (2) perencanaan tahunan OPD, dan (3) musrenbang tematik; perlu di review dan direvisi, untuk memastikan musrenbang tematik dipersiapkan secara lebih matang dan terkoneksi dengan SIPD melalui musrenbang kelurahan dan perencanaan tahunan OPD,” papar Tri Noviana
(Program Manager Yayasan LKiS) Selasa, 20/05/2025 di Lt. 2 @HOM Premiere Timoho By Horison Jl. Ipda Tut Harsono No.24, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

Agus Salim, S.E., MA Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda kota Yogyakarta memaparkan tujuan Desain MUSRENBANG Afirmasi GEDSI:
1. Pemenuhan hak dasar bagi semua individu dan warga negara. Tak terkecuali dengan atribut yang berbeda baik berdasarkan gender, disabilitas, umur, agama, latar belakang etnis/suku, orientasi seksual, warna kulit, dan lain sebagainya. Dengan prinsip pertama ini, sensitif GEDSI berarti membuat orang lain tidak takut menajalani kehidupannya
2. Menghapus dan memberantas kemiskinan, keterpinggiran, diskriminasi, rasa tidak aman dan nyaman, ketakutan, dan pembedaan perlakuan. Bagi mereka yang memiliki otoritas atau kekuasaan harus bisa memastikan semua orang yang berada di bawahnya mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama
3. Mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas sebaga konsep yang berkaitan, tidak berdiri sendiri, terpisah sehingga intervensi dan strategi untu mengatasi ketidakadilan hauslah terintegrasi untuk mewujudkan inklusi sosial.
4. Perubahan tatalaksana musrenbang tematik, musrenbang kelurahan, dan perencanan tahunan OPD agar saling terhubung. Penambahan proses sebelum dan sesudah musrenbang tematik untuk memperluas dan mempertajam isu dan menetapkan skala prioritas usulan. Pembangunan sistem pengusulan pembangunan online melalui g-form untuk meningkatkan partisipasi sekaligus memperluas cakupan isu, nantinya menjadi bahan musrenbang tematik.
5. Mendorong penguatan pemberian kesempatan dan kemanfaatan secara setara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Membuka kesempatan kepada perempuan dan menyadari keragaman akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan di segala bidang
6. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih komprehensif.

Adapun output yang hendak dicapai:
1. Perubahan tatalaksana musrenbang tematik, musrenbang kelurahan, dan perencanan tahunan OPD agar saling terhubung. Penambahan proses sebelum dan sesudah musrenbang tematik untuk memperluas dan mempertajam isu dan menetapkan skala prioritas usulan. Pembangunan sistem pengusulan pembangunan online melalui g-form untuk meningkatkan partisipasi sekaligus memperluas cakupan isu, nantinya menjadi bahan musrenbang tematik.
2. Bagi Organisasi, membantu pemerintah kota untuk melaksanakan program pembangunan yang benarbenar dibutuhkan oleh kelompok rentan sehingga isu seputar GEDSI terafirmasi dan bagi Stakeholder, kebutuhan pembangunan stakeholder kelompok rentan terakomodir oleh Pemerintah Kota
3. Koneksi antara musrenbang tematik dengan musrenbang kelurahan dan perencanaan OPD Sistem pengusulan pembangunan online melalui g-form sebagai dasar pembahasan usulan musrenbang tematik
4. Menyepakati mekanisme setiap organisasi untuk akses usulan perencanaan afirmatif GEDSI melalui online

Nara Sumber dan Peserta uji publik dari berbagai instansi dan elemen masyarakat diantaranya:
Bappeda Kota Yogyakarta,
LKiS, Dinsosnakertrans, DP3AP2KB, Diskominfosan,
Kemantren sekota, Komite PPHPD Kota Yogyakarta, Komda Lansia Kota Yogyakarta, Forum Anak Kota, PKK Kota Yogyakarta, Salimah Kota Yogyakarta, PD Aisyiyah Kota Yogyakarta, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Yogyakarta, Komisi Lansia 14 Kemantren), Forum Kemantren Inklusi 14 Kemantren, SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak), HWDI Kota Yogyakarta, HPDI Kota Yogyakarta, PPDI Kota Yogyakarta, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kota Yogyakarta, YASANTI, Komunitas Bank Sampah, Kalijawi, Koalisi Lintas Isu, Ponpes Waria Al Fatah, Election Corner UGM, Pusat Layanan Disabilitas UIN