JST-NEWS.COM | YOGYAKARTA , Pengendalian penyakit membutuhkan sinergisitas semua komponen untuk memaksimalkan terciptanya kondisi kesehatan masyarakat yang prima, demikian juga secara spesifik dalam penanganan penyakit menular HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta.
Sejak Juli 2019 hingga saat ini, beberapa elemen masyarakat melakukan konsolidasi dan program untuk merespon kondisi HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta, elemen ini tergabung dalam Forum Pengendalian HIV dan AIDS Berbasis Masyarakat (FORBAS) Kota Yogyakarta, yang terdiri dari: PKBI Kota Yogyakarta, Yayasan Kebaya Yogyakarta, Perkumpulan Pita Merah Jogja, UPKM/CD Bethesda YAKKUM, dan Warga Peduli AIDS (WPA) 8 Kelurahan: Suryodiningratan, Gedongkiwo, Giwangan, Warungboto, Kricak, Bener, Sosromenduran, dan Pringgokusuman,” papar Agus Triyanto dari PKBI Kota Yogyakarta di Ruang Rapat 5 Lt. 2 Gedung DPRD Kota Yogyakarta Selasa, 17/06/2025.

Data Kasus HIV tahun 1993 – 2024 berdasarkan jenis kelamin di Kota Yogyakarta:
Jenis Kelamin HIV Laki-laki 1.235 AIDS 233
Perempuan HIV 449 AIDS 99,
Tidak diketahui HIV 17 AIDS 2
Jumlah HIV 1.701, AIDS 334.

Data kasus HIV tahun 1993 – 2024 berdasarkan profesi urutan enam besar di Kota Yogyakarta:
Wiraswasta 237 orang, Tenaga non profesional 188 orang, Tenaga profesional nonmendis 164 orang, Siswa/mahasiswa 159 orang, Ibu Rumah Tangga 139 orang, Penjaja Seks 109 orang

Data kasus HIV tahun 1993 – 2024 berdasarkan usia urutan enam besar di Kota Yogyakarta: 15-19 tahun 43 orang, 20-29 tahun 551 orang, 30-39 tahun 430 orang, 40-49 tahun 220 orang, 50-59 tahun 133 orang, 60 tahun ke atas 55 orang.

Data kasus HIV tahun 1993 – 2024 berdasarkan faktor risiko urutan enam besar di Kota Yogyakarta : Heteroseksual 724 orang, Homoseksual 406 orang, Narkotik suntik 79 orang, Biseksual 27 orang, Perinatal 19 orang, Transfusi darah 8 orang.

Berdasarkan data dari anggota Forbas, Kasus ODHIV disabilitas di Kota Yogyakarta : ODHIV dengan masalah kejiwaan 10 orang, ODHIV disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual 14 orang (tunanetra, tunawicara, dan intelektual),” lanjut Agus.

Dari fakta data ini, maka FORBAS sejak Juli 2019 hingga sekarang secara konsisten terus melakukan sinergisitas progam antar anggota. Kegiatan yang sudah dilakukan sebagai berikut:
Warga Peduli AIDS di 8 Kelurahan menjalankan Sosialisasi pencegahan HIV, Kampanye anti diskriminasi HIV, Mengajak masyarakat untuk Tes HIV, Pelatihan keterampilan untuk masyarakat, Pendampingan ODHIV terang Natalita Indriyati WPA Bener.

Yayasan Kebaya Yogyakarta Rully Mallay menyampaikan Pemberdayaan Transpuan, Advokasi gender dan seksualitas, Pendampingan sesama ODHIV dan transpuan, dukungan dan Penguatan Psikososial sesama ODHIV,
Shelter untuk ODHIV.

UPKM/CD Bethesda YAKKUM Ghanis Kristia memaparkan terkait Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Warga Peduli AIDS (WPA) dan ODHIV, Kampanye, sosialisasi, penyuluhan HIV, Pengorganisasian Masyarakat, Advokasi stigma dan diskriminasi.

Sedang Perkumpulan Pita Merah Jogja Eva Dewa Masyitha, Rachmono Hadi Susilo, Liza Juniawati secara bergantian dan runut menyampaikan terkait Edukasi HIV dan AIDS,
Advokasi stigma dan diskriminasi,
Dukungan dan pendampingan ODHIV, Pembuatan Aplikasi Mobile – Monitoring Kesehatan ODHIV (MONTOV).

PKBI Kota Yogyakarta juga telah melakukan Edukasi dan konseling kesehatan reproduksi dan seksualitas, Rujukan kasus kesehatan reproduksi dan seksualitas, Advokasi kesehatan reproduksi dan seksualitas,
Peningkatan kapasitas komunitas kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Pihak yang selama ini terlibat penanggulangan HIV dan AIDS dari pihak Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Kota Yogyakarta perlu melakukan Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Pendataan kasus, Penyediaan logistik kesehatan, Penyuluhan kesehatan, Layanan Tes HIV, Pemberian obat HIV (ARV), Pengobatan penyakit penyerta, Konseling kesehatan mental, Rujukan ke rumah sakit, Menerima Rujukan HIV, Pemberian obat HIV (ARV), Pengobatan penyakit penyerta, Konseling kesehatan mental, Rawat inap.

Tantangan Upaya Pengendalian HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta
Upaya promotif dan preventif secara umum sudah dilakukan oleh puskesmas dan komponen lainnya untuk pengendalian HIV dan AIDS. Tetapi proses edukasi ini masih menyisakan persoalan, salah satunya kesadaran masyarakat yang masih rendah. Untuk itu sinergisitas lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta dalam isu pengendalian HIV dan AIDS perlu diaktifkan kembali dengan koordinasi intensif.
Kasus HIV dan AIDS seperti fenomena gunung es dimana data yang muncul dipermukaan lebih sedikit dari kasus sebenarnya.

FORBAS mengidentifikasi tantangan secara spesifik sebagai berikut.
1. Pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS yang belum optimal karena minimnya edukasi.
2. Masih ada stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada kelompok risiko tinggi.
3. Kesadaran untuk tes HIV yang masih rendah.
4. Risiko penularan HIV masih tinggi karena faktor mobilitas di Kota Yogyakarta.
5. Kurangnya anggaran program pengendalian HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
6. Permasalahan status kependudukan kelompok risiko tinggi yang menghambat akses jaminan kesehatan untuk perawatan dan pengobatan.
7. Kebutuhan rumah singgah sementara untuk ODHIV.
8. Persebaran pasien yang tidak merata karena cenderung memilih mengakses layanan kesehatan tertentu.
9. Keterlambatan distribusi ARV.
10. Kelangkaan kondom gratis dan tidak tersedianya profilaksis pra pajanan (PrEP) sebagai alat pencegahan penularan HIV dan IMS
11.Keterbatasan reagen dan obat IMS.
12. Keterbatasan reagen tes Viral Load di empat puskesmas PDP Kota Yogyakarta.
13. Risiko bencana yang dapat memengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan untuk pengendalian HIV dan AIDS,” terang Eva Dewa Masyitha dari Pita Merah Jogjakarta

Rekomendasi Pengendalian HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta disampaikan ke Komisi D DPRD Kota Yogyakarta oleh Ghanis Kristia sebagai berikut:
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam edukasi HIV dan AIDS dengan menghidupkan kembali WPA di empat puluh lima kelurahan dan memberikan dukungan kebijakan serta anggaran.
2. Memaksimalkan peran OPD yang ditunjuk sebagai koordinator lintas sektor untuk mengawal implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan HIV AIDS dan IMS.
3. Peningkatan kualitas dan penguatan sistem rujukan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP).
4. Peningkatan ketersediaan logistik di layanan kesehatan dengan dukungan anggaran khusus dari APBD.
5. Adanya kebutuhan Pendukung Sebaya (PS) dan Petugas Lapangan (PL) yang kompeten di setiap Puskesmas Perawatan dan Pengobatan (PDP) HIV dan AIDS.
6. Rencana kontijensi pengendalian HIV dan AIDS dalam situasi bencana.

Solihul Hadi, S.H., M.Kn. DPRD Kota Sekretaris Komisi D didampingi Endro Sulaksono dan sekretaris Dewan menyambut baik kedatangan tim Forum Pengendalian HIV dan Aids Berbasis Masyarakat ( FORBAS ) dalam upaya bersinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama OPD terkait dan akan mengkoordinasikan ke pihak Pemkot yang saat ini berlatar belakang dari kesehatan yang tentunya sangat memahami keadaan yang disampaikan oleh FORBAS, sedang secara penganggaran yang menjadi kewenangan Komisi D tentunya akan memberikan dukungan maksimal sebagai bentuk tanggungjawab legislatif dalam turut serta berperan dalam penanggulangan HIV AIDS. Bahkan Komisi D menyediakan waktu bila kondisi mendesak untuk FORBAS bisa langsung berkomunikasi dengan Komisi D bila memang dibutuhkan,” Tutup Solihul.