JST- NEWS | SAMARINDA,  — Di balik gemerlap proyek pembangunan dan melimpahnya sumber daya alam, Kalimantan Timur kini menyimpan ironi yang membuat hati rakyat berguncang. Provinsi yang digadang-gadang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru menghadapi kenaikan angka pengangguran dan penurunan jumlah pekerja formal. Kamis (13/11/2025)

Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), El Koko Hariyono, S.H., menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alarm moral bagi para pemangku kebijakan, (12/11).

“Bagaimana mungkin daerah dengan APBD triliunan, tambang melimpah, dan proyek besar di setiap sudut, justru membuat rakyatnya semakin sulit mencari pekerjaan?” ujarnya tegas.

Menurut data BPS Kalimantan Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kini mencapai 5,18 persen, atau sekitar 107 ribu orang tanpa pekerjaan. Ironisnya, jumlah pekerja formal terus menurun, sementara mayoritas warga menggantungkan hidup di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu.

“Di atas kertas Kaltim tampak maju, tapi di lapangan banyak keluarga berjuang hanya untuk bertahan hidup. Ini bukan lagi sekadar statistik — ini adalah jeritan,” ungkap El Koko.

Kepemimpinan yang Dipertanyakan

Dari maraknya pemberitaan di berbagai media cetak, online, hingga media sosial, tampak jelas bagaimana publik menyuarakan kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi Kalimantan Timur saat ini.

Ribuan komentar warganet menyoroti buruknya tata kelola dan lemahnya kepemimpinan daerah, yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

El Koko menilai fenomena ini sebagai refleksi nyata bahwa masyarakat sudah semakin sadar dan berani bersuara.

“Ketika suara rakyat sudah sampai di dunia maya, itu artinya nurani publik sedang berontak. Jangan tunggu kemarahan berubah menjadi keputusasaan,” ujarnya.

Ketimpangan yang Membuat Luka Sosial

Rakyat di pedalaman masih menunggu jalan diperbaiki, nelayan menunggu solar, petani menunggu pupuk, sementara proyek-proyek besar terus digencarkan tanpa menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Kemajuan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan sosial. Jika rakyat terus dibiarkan menonton ketimpangan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,” tambahnya.

Ia juga mendorong KPK, Kejaksaan, dan seluruh instansi penegak hukum agar turun tangan memeriksa dan menertibkan setiap potensi penyimpangan anggaran di Kaltim.

“Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh kepastian hukum dan keberpihakan nyata,” tegas El Koko.

Gerakan Nurani dari Tanah Etam

Melalui FRJRI dan lembaga yang ia pimpin, El Koko mengajak semua elemen masyarakat — jurnalis, mahasiswa, akademisi, hingga tokoh adat — untuk menjadi penjaga nurani publik.

“Kita tidak boleh diam. Tanah Etam ini terlalu kaya untuk dibiarkan miskin. Jika rakyat bergerak bersama, maka keadilan akan menemukan jalannya,” ujarnya.

Ia menutup pesannya dengan refleksi tajam:

“Kaltim bukan milik segelintir elite. Ia milik rakyat yang bekerja di ladang, di tambang, di pasar, dan di laut. Jika mereka masih susah, maka pembangunan itu gagal secara moral.” (*)

Narasumber : El Koko Hariyono, S.H.

Ketua Umum FRJRI

Ketua II Pengawas Kebijakan Publik LIDIK KRIMSUS RI

Ketua Umum Forum Hukum Nasional (FRN & Partner)

Jakarta, 13 November 2025