Indonesia JST-News, Asahan| Aliansi Suara Reformasi Asahan (Asri Asahan) yang bergabung Empat Lembaga TOPAN AD-NGO, GAPELTA, JK3 dan KOPEL MALINTAN lakukan aksi unjukrasa kekantor Dinas Perpustakaan, BKPSDM, Arsip, Bupati dan Kejaksaan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan. Unjuk rasa ASRI ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan untuk meminta pertanggungjawaban Drs. Ilham, M.M sebagai pengguna anggaran yang diduga korupsi APBD Asahan Tahun 2025.Senin,(19/09/2026).

“Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 534 jt,Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya Rp. 315 jt dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat + jamuan tamu + aktivitas Lapangan sebesar Rp. 187.532.500,-”

Drs. Ilham,M.M Kadis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan langsung menemui pengunjukrasa dan menjawab tuntutan Aliansi Suara Reformasi Indonesia (ASRI) bahwa dugaan itu tidak benar.

Aliansi Suara Reformasi Indonesia (ASRI) melanjutkan aksi mereka ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Asahan.

Didepan Kantor BKPSDM Kabupaten Asahan Ketua TOPAN AD-NGO Bormen Panjaitan dalam orasinya meminta kepada Suherman Siregar,S.STP,M.M keluar untuk menemui mereka dan menjelaskan terkait anggaran makanan dan minuman rapat tahun 2025 sebesar Rp.307.201.000,- yang diduga syarat terjadinya penyimpangan/dikorupsi.

Setelah melakukan orasi lebih kurang satu jam namun tidak satupun perwakilan dari Kantor BKPSDM datang menemui mereka (ASRI),massa pun pindah ke depan Kantor Bupati Asahan.

Rianto, S.H,M.A.P Wakil Bupati Asahan datang menemui Aliansi Suara Reformasi Indonesia (ASRI) dan menanyakan apa keluhan sehingga melakukan aksi unjukrasa

“Meminta dan mendesak agar mencopot Suherman Siregar, S.STP,M.M dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Drs.Ilham,M.M Kadis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan karena diduga melakukan korupsi anggaran makanan dan minuman tahun 2025”

Rianto,SH,MAP Wakil Bupati Asahan mengucapkan terimakasih atas koreksinya dan tuntutannya akan kami sikapi,setiap kita menduga pasti ada praduga tak bersalah dan kita tidak boleh menjastifikasi,ucap wakil bupati.

Asri Maulana Ketua JK3 menanyakan terkait kisruh Eks HGU tanah BSP yang telah habis apakah pemerintah kabupaten asahan sudah mendapatkan SK Hibah dari Kementerian ESDM

“Terkait tanah Eks HGU PT. BSP yang saat ini dikuasai Pemkab Asahan 312 Hektar sudah termasuk aset kalau diluar 312 Hektar saya no coment” ucap Rianto.

Rianto,SH,MAP Wakil Bupati Asahan menyampaikan agar jangan pernah percaya kepada siapa pun yang bisa membagi-bagi tanah kepada masyarakat tidak ada karena keperuntukannya yang 312 Hektar sudah jelas salah satunya untuk pendidikan,pengembangan UNA dan kegiatan-kegiatan lain dan ini tidak dibagikan ke person-person jadi hati-hati kena tipu,tutup Rianto,SH,MAP Wakil Bupati Asahan.(Tim)