JST- News | Jakarta — Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), El Koko Hariyono, S.H., menyampaikan refleksi tajam terhadap kondisi sosial, hukum, dan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagai putra daerah, ia menilai arah kebijakan daerah seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sabtu (1/11/2025)

“Saya sangat miris melihat kondisi dan keadaan Kaltim saat ini. Dalam perjalanan satu tahun kepemimpinan, seharusnya program-program yang dijanjikan kepada masyarakat lebih memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu,” ujar Koko dalam keterangan tertulisnya, (31/10)

El Koko Hariyono, yang juga menjabat sebagai Ketua II Pengawas Kebijakan Publik LIDIK KRIMSUS RI dan Ketua Umum Forum Hukum Nasional (FRN & Partner), menyerukan agar lembaga penegak hukum — Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — memperkuat sinergi dan menunjukkan komitmen tegas dalam penegakan hukum di Kalimantan Timur.

Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Kami berharap aparat penegak hukum mampu menjaga integritas dan keberpihakan pada keadilan sosial,” tegasnya.

Refleksi Ekonomi dan Tata Kelola Kaltim

FRJRI juga menyoroti aspek ekonomi dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur yang dinilai belum optimal. Padahal, wilayah ini memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, energi, serta peran strategisnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan data ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II tahun 2025 hanya mencapai 4,69%, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,12%, meski APBD Kaltim mencapai Rp21,74 triliun — tertinggi di antara provinsi di Pulau Kalimantan.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya anggaran dan hasil nyata di lapangan. “Kinerja ekonomi tidak cukup diukur dari angka statistik, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil,” ungkap El Koko.

FRJRI menilai, rendahnya serapan anggaran dan lemahnya daya beli masyarakat menandakan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat luas.

Ajakan Moral dan Sinergi Keadilan

Dalam pandangan El Koko, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari integritas moral dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah, penegak hukum, akademisi, media, hingga masyarakat sipil — untuk bersinergi menjaga marwah keadilan dan transparansi publik.

“Kaltim adalah etalase masa depan Indonesia. Pembangunannya harus mencerminkan semangat keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama. Kritik yang beretika adalah wujud cinta terhadap daerah dan bangsa,” tutupnya. (***)

Tim Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI)