Jakarta — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, guna membahas evaluasi capaian kinerja sektor kebudayaan sekaligus strategi penguatan program prioritas tahun 2026.(19/5)

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah agenda strategis, antara lain evaluasi pelaksanaan program kebudayaan nasional, penanganan dan perlindungan cagar budaya di wilayah terdampak bencana, serta langkah penyelamatan anggaran kebudayaan agar tetap optimal di tengah tantangan fiskal nasional.

Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa kebudayaan merupakan fondasi penting pembangunan karakter bangsa sehingga keberlangsungan program pelestarian budaya harus tetap menjadi prioritas negara.

“Pemerintah berkomitmen memastikan perlindungan cagar budaya berjalan maksimal, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana alam. Selain itu, penguatan ekosistem kebudayaan tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2026,” ujarnya dalam rapat.

Komisi X DPR RI turut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga warisan budaya nasional, termasuk percepatan rehabilitasi situs budaya yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Selain evaluasi kinerja, rapat juga membahas efektivitas penyerapan anggaran, penguatan diplomasi budaya, serta dukungan terhadap pelaku dan komunitas budaya di berbagai daerah.

Melalui rapat kerja ini, pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sektor kebudayaan sebagai bagian penting identitas nasional sekaligus penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Redaksi | 19 Mei 2026