Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan.(19/5)

Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Muhadjir pernah menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim pada tahun 2022, saat kebijakan kuota tambahan haji tengah berlangsung.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami proses penetapan dan distribusi kuota haji tambahan yang diduga menimbulkan polemik serta indikasi penyalahgunaan kewenangan.

KPK menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran prosedur hingga dugaan praktik yang merugikan kepentingan publik dalam pengelolaan kuota keberangkatan jamaah haji Indonesia.

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut transparansi pelayanan ibadah haji dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. KPK menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi keterangan dan memperjelas rangkaian pengambilan kebijakan terkait kuota haji tambahan tersebut.

Adapun hal itu; titik penerangan kami terkait juga beberapa titik  daerah kabupaten dan kota dijejak rekam panjang penelusuran ke rana private ujung demi ruang “kami terus cari keberadaan sumber-sumber adakah masyarakat dirugikan dipengadaan kouta haji dan umroh perjalanan kedepannya. tegasnya – Tim KPK

serta ada berbagai kasus yang menjadi pertanyaan besar bilamana hukum di RI masih belum berjalan sesuai peraturan di Perpres – 20 Tahun bagi yang suka bermain jadi maling / koruptor, dan kedapatan ringan itu masih terus didalami sampai tuntas itu dalam delik perkara tak kan pernah putus dipengadilan saja. masih ada bukti; pengembangan bersama secara aktual otentikasi rana kenapa bisa ringan? “bukan harapan bayar denda – terus hukum dilepas begitu saja.” masih ada jalan lain menuju roma terang kedepannya penegakan hukum di Indonesia benar*

Redaksi | 19 Mei 2026