Indonesia – JST News, Bergerak keadilan untuk menilik kembali kasus diberbagai daerah di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, publik daerah mulai mempertanyakan satu hal besar: mengapa banyak pelaku korupsi hanya mendapat hukuman 4 sampai 5 tahun penjara? Pertanyaan ini terus menggema dari tingkat desa, kabupaten, hingga kota besar.(19/5)

Masyarakat menilai, ketika dana rakyat dikorupsi miliaran rupiah namun hukuman dianggap ringan, maka efek jera perlahan hilang. Di berbagai daerah, muncul kekhawatiran bahwa praktik “permainan meja anggaran” masih terus hidup di balik proyek-proyek pembangunan, pengadaan barang, hingga permainan jabatan birokrasi.

Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada para pelaku utama, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum ASN, PNS, dan PPPK yang dianggap ikut berada dalam lingkaran administrasi proyek bermasalah. Dari laporan fiktif, mark-up anggaran, hingga dugaan permainan tanda tangan dan pengadaan, masyarakat meminta penegakan hukum yang lebih terbuka dan tegas.

“Jika uang rakyat terus hilang namun hukuman masih dianggap ringan, bagaimana daerah bisa maju?” — menjadi kalimat yang ramai diperbincangkan warga di media sosial.

Kabupaten dan Kota Mulai Bersuara

Di sejumlah daerah, masyarakat mulai menuntut:

• Audit total proyek pembangunan daerah
• Transparansi anggaran APBD
• Pengawasan ketat pengadaan barang dan jasa
• Penindakan tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat
• Evaluasi ASN/PNS/PPPK yang terlibat pelanggaran hukum

Warga juga mempertanyakan mengapa pembangunan di beberapa wilayah berjalan lambat, sementara kasus korupsi terus muncul silih berganti. Infrastruktur rusak, pelayanan publik tersendat, dan bantuan sosial dinilai sering tidak tepat sasaran.

Fenomena vonis ringan terhadap koruptor kini disebut-sebut memicu krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Banyak masyarakat merasa hukum terlihat keras kepada rakyat kecil, tetapi lunak kepada pelaku korupsi kelas elite.”krisis nasional”

“Rakyat antre bantuan, pejabat antre proyek.”

“Daerah butuh pembangunan, bukan permainan anggaran.” bersihkan jadi harapan baru penegak hukum RI.

Meski demikian, banyak ASN, PNS, dan PPPK yang tetap bekerja profesional dan menjaga integritas pelayanan publik. Publik berharap aparatur yang bersih dapat menjadi benteng terakhir melawan budaya korupsi di daerah.

Seruan moral mulai menggema: pelaku korunsi masih bergerak tertawa, basa-basi sama rekannya bersua bagaikan tak kuatir kasus itu diungkap kembali. “kata siapa tak dapat diungkap ke rana membersikan pemerintah di zaman Presiden RI Prabowo Subianto,tegasnya :Rahmat Hidayat,SH

“Integritas bukan slogan. Daerah maju dimulai dari birokrasi yang bersih.”